UU No. 16 Tahun 2010

Undang-UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan

kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum

merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia;

b. bahwa pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan

yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk

memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku

industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan

berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya

petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan,

pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar

kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan

khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan

nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan;

c. bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian,

perikanan, dan kehutanan, diperlukan sumber daya

manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan

manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga

pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan

mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir

yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam

melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan

prinsip pembangunan berkelanjutan;

d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf c, pemerintah berkewajiban

menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian,

perikanan, dan kehutanan;

e. bahwa ...

- 2 -

e. bahwa pengaturan penyuluhan pertanian, perikanan, dan

kehutanan dewasa ini masih tersebar dalam berbagai

peraturan perundang-undangan sehingga belum dapat

memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi

penyelenggaraan penyuluhan pertan ian, perikanan, dan

kehutanan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c,

huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang

tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan

Kehutanan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG UNDANG TENTANG SISTEM PENYULUHAN

PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan

yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah

seluruh rangkaian pengembangan kemampuan,

pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan

pelaku usaha melalui penyuluhan.

2. Penyuluhan ...

- 3 -

2. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang

selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses

pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar

mereka mau dan mampu menolong dan

men gorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi

pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya,

sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi

usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta

meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi

lingkungan hidup.

3. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut

pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha

hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa

penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam

agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan

bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen

untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi

kesejahteraan masyarakat.

4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan

dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan

dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari

praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan

pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis

perikanan.

5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau

sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan

perairan.

6. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut

paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang

diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.

7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk

dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

8. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan

kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah

masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan,

petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan,

pengolah ikan, beserta keluarga intinya.

9. Masyarakat ...

- 4 -

9. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah

penduduk yang bermu kim di dalam dan di sekitar

kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial

dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung

pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap

ekosistem hutan.

10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia bese rta

keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di

bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture,

penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar

hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri,

pemasaran, dan jasa penunjang.

11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau

korporasi yang melakukan usaha perkebunan.

12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau

korporasi yang melakukan usaha peternakan.

13. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau

korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan

usahanya melakukan penangkapan ikan.

14. Pembudi daya ikan adalah perorangan warga negara

Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha

pembudidayaan ikan.

15. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia

atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.

16. Pelaku usaha adalah perorangan warganegara Indonesia

atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia

yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan

kehutanan.

17. Kelembagaan petani, pekebun, peternak nelay an, pembudi

daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di

sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang

ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku

utama.

18. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh

kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya,

yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan

warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan

penyuluhan.

19. Penyuluh ...

- 5 -

19. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut

penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh

oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi

lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk

melakukan kegiatan penyuluhan.

20. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia

usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi

dalam bidang penyuluhan.

21. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil

dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang

dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi

penyuluh.

22. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan

disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan

pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi

informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi,

hukum, dan kelestarian lingkungan.

23. Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan

kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan

adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis

untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat

pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

24. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap

teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.

25. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah

dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi

menyelenggarakan penyuluhan.

26. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah

kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat

pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terdiri atas para

pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan

kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan

perdesaan .

27. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang

pertanian, menteri yang bertanggung jawab di bidang

perikanan, atau menteri yang bertanggung jawab di bidang

kehutanan.

28. Pemerintah ...

- 6 -

28. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

29. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota,

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

30. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyuluhan diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat,

kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja

sama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan,

pemerataan, dan bertanggung gugat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan

sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu:

a. memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta

kehutanan yang maju dan modern dalam sistem

pembangunan yang berkelanjutan;

b. memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam

peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha

yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan

potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan

pendampingan serta fasilitasi;

c. memberikan ...

Formatted: Font: (Default)

BookmanOld Style,12 pt, Font

color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: (Default)

BookmanOld Style,12 pt, Font

color: Auto, Indonesian

- 7 -

c. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya

penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi,

partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar,

kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan

lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin

terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, dan

kehutanan;

d. memberikan perlindungan , keadilan, dan kepastian hukum

bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan

pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam

melaksanakan penyuluhan; dan

e. mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan

sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan

pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 4

Fungsi sistem penyuluhan meliputi:

a. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku

usaha;

b. mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku

usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya

lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;

c. meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan

kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;

d. membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam

menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi

ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan

tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;

e. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta

merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku

utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;

f. menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha

terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan

g. melembagakan ...

- 8 -

g. melembagakan nilai -nilai budaya pembangunan pertanian,

perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi

pelaku utama secara berkelanjutan.

BAB III

SASARAN PENYULUHAN

Pasal 5

(1) Pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan

meliputi sasaran utama dan sasaran antara.

(2) Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan

pelaku usaha.

(3) Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan

lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati

pertanian, perikanan, dan kehutanan serta generasi muda

dan tokoh masyarakat.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 6

(1) Kebijakan penyuluhan ditetapkan oleh Pemerintah dan

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan

memperhatikan asas dan tujuan sistem penyuluhan.

(2) Dalam menetapkan kebijakan penyuluhan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah

daerah memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan

subsistem pembangunan pertanian, perikanan, dan

kehutanan; dan

b. penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh

pelaku utama dan/atau warga masyarakat lainnya

sebagai mitra Pemerintah dan pemerintah daerah, baik

secara sendiri -sendiri maupun bekerja sama, yang

dilaksanakan secara terintegrasi dengan programa pada

tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan.

(3) Ketentuan ...

- 9 -

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penyuluhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dengan peraturan menteri, gubernur, atau

bupati/walikota.

Pasal 7

(1) Strategi penyuluhan disusun dan ditetapkan oleh

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya yang meliputi metode pendidikan orang

dewasa; penyuluhan sebagai gerakan masyarakat;

penumbuhkembangan dinamika organisasi dan

kepemimpinan; keadilan dan kesetaraan gender; dan

peningkatan kapasitas pelaku utama yang profesional.

(2) Dalam menyusun strategi penyuluhan, Pemerintah dan

pemerintah daerah memperhatikan kebijakan penyuluhan

yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, dengan melibatkan pemangku

kepentingan di bidang pertanian, perikanan, dan

kehutanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi penyuluhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dengan peraturan menteri, gubernur, atau

bupati/walikota.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan Penyuluhan

Pasal 8

(1) Kelembagaan penyuluhan terdiri atas:

a. kelembagaan penyuluhan pemerintah;

b. kelembagaan penyuluhan swasta; dan

c. kelembagaan penyuluhan swadaya.

(2) Kelembagaan ...

- 10 -

(2) Kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a:

a. pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani

penyuluhan;

b. pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi

Penyuluhan;

c. pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan

pelaksana penyuluhan; dan

d. pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan.

(3) Kelembagaan penyuluhan swasta sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk oleh pelaku usaha

dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta

pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan

setempat.

(4) Kelembagaan penyuluhan swadaya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dapat dibentuk atas dasar

kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha.

(5) Kelembagaan penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan

berbentuk pos penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat

nonstruktural.

Pasal 9

(1) Badan penyuluhan pada tingkat pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai

tugas:

a. menyusun kebijakan nasional, programa penyuluhan

nasional, standardisasi dan akreditasi tenaga penyuluh,

sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;

b. menyelenggarakan pengembangan penyuluhan,

pangkalan data, pelayanan, dan jaringan informasi

penyuluhan;

c. melaksanakan ...

- 11 -

c. melaksanakan penyuluhan, koordinasi, penyeliaan,

pemantauan dan evaluasi, serta alokasi dan distribusi

sumber daya penyuluhan;

d. melaksanakan kerja sama penyuluhan nasional,

regional, dan internasional; dan

e. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS,

swadaya, dan swasta.

(2) Badan Penyuluhan pada tingkat pusat bertanggung jawab

kepada menteri.

(3) Untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi,

dan optimalisasi kinerja penyuluhan pada tingkat pusat,

diperlukan wadah koordinasi penyuluhan nasional

nonstruktural yang pembentukannya diatur lebih lanjut

dengan peraturan presiden.

Pasal 10

(1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan,

menteri dibantu oleh Komisi Penyuluhan Nasional.

(2) Komisi Penyuluhan Nasional mempunyai tugas

memberikan masukan kepada menteri sebagai bahan

penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan

Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 11

(1) Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas;

a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas

sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat

dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi

terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;

b. menyusun ...

- 12 -

b. menyusun kebijakan dan programa penyuluhan

provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan programa

penyuluhan nasional;

c. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum

masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk

mengembangkan usahanya dan memberikan umpan

balik kepada pemerintah daerah; dan

d. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS,

swadaya, dan swasta.

(2) Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi

diketuai oleh gubernur.

(3) Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan

pada tingkat provinsi dibentuk sekretariat, yang dipimpin

oleh seorang pejabat setingkat eselon IIa, yang

pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan

gubernur.

Pasal 12

(1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan

provinsi, gubernur dibantu oleh Komisi Penyuluhan

Provinsi.

(2) Komisi Penyuluhan Provinsi bertugas memberikan

masukan kepada gubernur sebagai bahan penyusunan

kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan

Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 13

(1) Badan pelaksana penyuluhan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c bertugas:

a. menyusun kebijakan dan programa penyuluhan

kabupaten/kota yang sejalan dengan kebijakan dan

programa penyuluhan provinsi dan nasional;

b. melaksanakan ...

- 13 -

b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan

mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;

c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan,

dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama

dan pelaku usaha;

d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama,

kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan,

sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;

e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan

dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku

usaha; dan

f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS,

swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran

secara berkelanjutan .

(2) Badan pelaksana penyuluhan pada tingkat

kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II

dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota, yang

pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan

bupati/walikota.

Pasal 14

(1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan

kabupaten/kota, bupati/walikota dibantu oleh Komisi

Penyuluhan Kabupaten/Kota.

(2) Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota mempunyai tugas

memberikan masukan kepada bupati/walikota sebagai

bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan

kabupaten/kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

(2) diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 15 ...

- 14 -

Pasal 15

(1) Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (2) huruf d mempunyai tugas:

a. menyusun programa penyuluhan pada tingkat

kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan

kabupaten/kota;

b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa

penyuluhan;

c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi,

sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;

d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan

kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;

e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS,

penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses

pembelajaran secara berkelanjutan; dan

f. melaksanakan proses pembelajaran melalui

percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi

pelaku utama dan pelaku usaha.

(2) Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan

para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.

(3) Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada badan

pelaksana penyuluhan Kabupaten/Kota yang

pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan

bupati/walikota.

Pasal 16

(1) Pos penyuluhan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (5) merupakan unit kerja nonstruktural

yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku

utama.

(2) Pos penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para

penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk:

a. menyusun ...

- 15 -

a. menyusun programa penyuluhan;

b. melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan;

c. menginventarisasi permasalahan dan upaya

pemecahannya;

d. melaksanakan proses pembelajaran melalui

percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi

pelaku utama dan pelaku usaha;

e. menumbuhkembangkan kepemimpinan,

kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan

pelaku usaha;

f. melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis,

temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku

utama dan pelaku usaha;

g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan,

serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

dan

h. memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

Pasal 17

Kelembagaan penyuluhan swasta dan/atau swadaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan

huruf c mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan penyuluhan yang terintegrasi

dengan programa penyuluhan;

b. melaksanakan pertemuan dengan penyuluh dan pelaku

utama sesuai dengan kebutuhan;

c. membentuk forum, jaringan, dan kelembagaan pelaku

utama dan pelaku usaha;

d. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis,

lokakarya lapangan, serta temu lapang pelaku utama dan

pelaku usaha;

e. menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan

dasar saling menguntungkan;

f. menumbuhkembangkan ...

- 16 -

f. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan,

serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;

g. menyampaikan informasi dan teknologi usaha kepada

sesama pelaku utama dan pelaku usaha;

h. mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian,

perikanan, dan kehutanan serta perdesaan swadaya bagi

pelaku utama dan pelaku usaha;

i. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan

dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama

dan pelaku usaha;

j. melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah

dan pengembangan model usaha, pemberian umpan balik,

dan kajian teknologi; d an

k. melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan yang

difasilitasi oleh pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penyuluhan

pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

diatur dengan peraturan presiden.

Bagian Kedua

Kelembagaan Pelaku Utama

Pasal 19

(1) Kelembagaan pelaku utama beranggotakan petani,

pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah

ikan, serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang

dibentuk oleh pelaku utama, baik formal maupun

nonformal.

(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran,

wahana kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana

produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran,

serta unit jasa penunjang.

(3) Kelembagaan ...

- 17 -

(3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau

korporasi.

(4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

difasilitasi dan diberdayakan oleh Pemerintah dan/atau

pemerintah daerah agar tumbuh dan berkembang menjadi

organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu

mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya.

BAB VI

TENAGA PENYULUH

Pasal 20

(1) Penyuluhan dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh

swasta, dan/atau penyuluh swadaya.

(2) Pengangkatan dan penempatan penyuluh PNS disesuaikan

dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

(3) Keberadaan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya

bersifat mandiri untuk memenuhi kebutuhan pelaku

utama dan pelaku usaha.

Pasal 21

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan

kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan dan

pelatihan.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh

swasta dan penyuluh swadaya.

(3) Peningkatan kompetensi penyuluh sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standar,

akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh

yang diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 22 ...

- 18 -

Pasal 22

(1) Penyuluh PNS merupakan pejabat fungsional yang diatur

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Alih tugas penyuluh PNS hanya dapat dilakukan apabila

diganti dengan penyuluh PNS yang baru sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Programa Penyuluhan

Pasal 23

(1) Programa penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan

arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan

penyelenggaraan penyuluhan.

(2) Programa penyuluhan terdiri atas programa penyuluhan

desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, programa

penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan

kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi, dan

programa penyuluhan nasional.

(3) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan

kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan.

(4) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) disahkan oleh Kepala Balai Penyuluhan, Kepala Badan

Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota, Ketua Badan

Koordinasi Penyuluhan Provinsi, atau Kepala Badan

Penyuluhan sesuai dengan tingkat administrasi

pemerintahan.

(5) Programa penyuluhan desa/kelurahan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) diketahui oleh kepala

desa/kelurahan.

Pasal 24 ...

- 19 -

Pasal 24

(1) Programa penyuluhan disusun setiap tahun yang memuat

rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan

memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan

mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya

sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan.

(2) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus terukur, realistis, bermanfaat, dan dapat

dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, terpadu,

transparan, demokratis, dan bertanggung gugat.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pedoman penyusunan programa

penyuluhan diatur dengan peraturan menteri.

Bagian Kedua

Mekanisme Kerja dan Metode

Pasal 26

(1) Penyuluh menyusun dan melaksanakan rencana kerja

tahunan berdasarkan programa penyuluhan.

(2) Penyuluhan dilaksanakan dengan berpedoman pada

programa penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23, Pasal 24, dan Pasal 25.

(3) Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan

partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang

disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama

dan pelaku usaha.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dan

metode penyuluhan ditetapkan dengan peraturan menteri,

gubernur, atau bupati/walikota.

Bagian Ketiga ...

- 20 -

Bagian Ketiga

Materi Penyuluhan

Pasal 27

(1) Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan

kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan

memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya

pertanian, perikanan, dan kehutanan.

(2) Materi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berisi unsur pengembangan sumber daya manusia dan

peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan,

teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan

pelestarian lingkungan.

Pasal 28

(1) Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang

akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha

harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah,

kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan

tradisional.

(2) Lembaga pemerintah pemberi rekomendasi wajib

mengeluarkan rekomendasi segera setelah proses

pengujian dan administrasi selesai.

(3) Teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri.

(4) Ketentuan mengenai pemberian rekomendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peran Serta dan Kerja Sama

Pasal 29

Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan

mendorong peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam

pelaksanaan penyuluhan.

Pasal 30 ...

- 21 -

Pasal 30

(1) Kerja sama penyuluhan dapat dilakukan

antarkelembagaan penyuluhan, baik secara vertikal,

horisontal, maupun lintas sektoral.

(2) Kerja sama penyuluhan antara kelembagaan penyuluhan

nasional, regional, dan/atau internasional dapat dilakukan

setelah mendapat persetujuan dari menteri.

(3) Penyuluh swasta dan penyuluh swadaya dalam

melaksanakan penyuluhan kepada pelaku utama dan

pelaku usaha dapat berkoordinasi dengan penyuluh PNS.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 31

(1) Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan

dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana

yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan

dengan efektif dan efisien.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, kelembagaan penyuluhan

swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya

menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya

dapat memanfaatkan sarana dan prasarana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sarana dan

prasarana diatur dengan peraturan menteri, gubernur,

atau bupati/walikota.

BAB IX ...

- 22 -

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 32

(1) Untuk menyelenggarakan penyuluhan yang efektif dan

efisien diperlukan tersedianya pembiayaan yang memadai

untuk memenuhi biaya penyuluhan.

(2) Sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui

APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota, baik

secara sektoral maupun lintas sektoral, maupun sumbersumber

lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan

jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh

PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN,

sedangkan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di

provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa bersumber

dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan

dengan programa penyuluhan.

(4) Jumlah tunjangan jabatan fungsional dan profesi penyuluh

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada

jenjang jabatan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(5) Dalam hal penyuluhan yang diselenggarakan oleh

penyuluh swasta dan penyuluh swadaya, pembiayaannya

dapat dibantu oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyuluhan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB X ...

- 23 -

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap penyuluhan yang diselenggarakan, baik oleh

pemerintah daerah maupun swasta atau swadaya.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan,

penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan

penyuluhan.

(3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan

terhadap kinerja penyuluh, pemerintah memfasilitasi

terbentuknya organisasi profesi dan kode etik penyuluh.

(4) Setiap penyuluh yang menjadi anggota organisasi profesi

tunduk terhadap kode etik penyuluh.

(5) Organisasi profesi penyuluh berkewajiban melakukan

pembinaan dan pengawasan, termasuk memberikan

pertimbangan terhadap anggotanya yang melakukan

pelanggaran kode etik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan peraturan pemerintah.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 35

(1) Setiap penyuluh PNS yan g melakukan penyuluhan dengan

materi teknologi tertentu yang belum mendapat

rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(1) dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan

perundang-undangan bidang kepegawaian dengan

memperhatikan pertimbangan dari organisasi profesi dan

kode etik penyuluh.

(2) Setiap ...

- 24 -

(2) Setiap pejabat pemberi rekomendasi yang tidak mematuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2)

dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berdasarkan

peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

(3) Setiap penyuluh swasta yang melakukan penyuluhan

dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapat

rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan

sertifikat sebagai penyuluh dengan memperhatikan

pertimbangan dari organisasi profesi dan kode etik

penyuluh.

(4) Setiap penyuluh swadaya yang melakukan penyuluhan

dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapat

rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan

sertifikat sebagai penyuluh swadaya, kecuali materi

teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

Pasal 36

Setiap orang dan/atau kelembagaan penyuluhan yang

melakukan penyuluhan dengan sengaja atau karena

kelalaiannya menimbulkan kerugian sosial ekonomi,

lingkungan hidup, dan/atau kesehatan masyarakat dipidana

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Penyelenggaraan penyuluhan yang telah dilaksanakan

sebelum Undang-Undang ini dan tidak bertentangan

dengan Undang-Undang ini tetap dapat dilaksanakan.

(2) Pelaksanaan ...

- 25 -

(2) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberi waktu penyesuaian paling lama 1 (satu)

tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.

Pasal 38

Kelembagaan penyelenggara penyuluhan pada tingkat pusat,

yang telah ada saat Undang-Undang ini diundangkan harus

sudah disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)

tahun.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan

perundang-undangan di bidang penyuluhan dinyatakan masih

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti

dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 40

Peraturan pelak sanaan Undang-Undang ini harus telah

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini

diundangkan.

Pasal 41

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 26 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

pada tanggal 15 Nopember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Nopember 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 92

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan

antara lain mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa.

Indonesia sebagai negara agraris dan bahari memiliki hutan tropis

terbesar ketiga di dunia dengan keragaman hayati yang sangat tinggi. Hal

itu merupakan modal dasar yang sangat penting dalam meningkatkan

perekonomian nasional karena telah terbukti dan teruji bahwa pada saat

krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, bidang pertanian,

perikanan, dan kehutanan mampu memberikan kontribusi yang signifikan

pada produk domestik bruto nasional. Oleh karena itu, bangsa Indonesia

wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia sumber daya

alam hayati, tanah yang subur, iklim yang sesuai sehingga bidang

pertanian, perikanan, dan kehutanan dapat menjadi tulang punggung

perekonomian nasional.

Petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan,

dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan merupakan bagian

dari masyarakat Indonesia sehingga perlu ditingkatkan kesejahteraan dan

kecerdasannya. Salah satu upaya peningkatan tersebut dilaksanakan

melalui kegiatan penyuluhan.

Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan proses

pembelajaran bagi pelaku utama agar mereka mau dan mampu menolong

dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar,

teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk

meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan

kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi

lingkungan hidup.

Untuk ...

- 2 -

Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berkembang

pada abad 21 dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi, dan

pembangunan berkelanjutan, diperlukan sumber daya manusia yang andal

untuk mewujudkan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang tangguh,

produktif, efisien, dan berdaya saing sehingga dapat menyejahterakan

seluruh rakyat Indonesia.

Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis diperlukan upaya

revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Revitalisasi tersebut akan

berhasil jika didukung antara lain oleh adanya sistem penyuluhan

pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Sistem penyuluhan selama ini belum didukung oleh peraturan

perundang-undangan yang kuat dan lengkap sehingga kurang memberikan

jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi pelaku utama, pelaku usaha,

dan penyuluh. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman dan

pelaksanaan di kalangan masyarakat. Di samping itu, adanya perubahan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan penyuluhan yang demikian

cepat telah melemahkan semangat dan kinerja para penyuluh sehingga

dapat menggoyahkan ketahanan pangan dan menghambat pengembangan

perekonomian nasional.

Undang-undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum

mengatur sistem penyuluhan secara jelas, tegas, dan lengkap. Hal tersebut

dapat dilihat dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan -Ketentuan

Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya

Tanaman;

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan

dan Tumbuhan;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas

Tanaman

Undang-Undang ...

- 3 -

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional

Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi;

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Undang-Undang ini mengatur sistem

penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan

komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara

penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan

pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan

penyuluhan swadaya kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan ‘‘penyuluhan berasaskan demokrasi” yaitu

penyuluhan yang diselenggarakan dengan saling menghormati pendapat

antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku utama serta pelaku

usaha lainnya.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan manfaat” yaitu

penyuluhan yang harus memberikan nilai manfaat bagi peningkatan

pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku untuk

meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan pelaku

utama dan pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan kesetaraan” yaitu

hubungan antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha yang harus

merupakan mitra sejajar.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan keterpaduan” yaitu

penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan secara terpadu antar

kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan keseimbangan” yaitu

setiap penyelenggaraan penyuluhan harus memperhatikan

keseimbangan antara kebijakan, inovasi teknologi dengan kearifan

masyarakat setempat, pengarusutamaan gender, keseimbangan

pemanfaatan sumber daya dan kelestarian lingkungan, dan

keseimbangan antarkawasan yang maju dengan kawasan yang relatif

masih tertinggal.

Yang ...

- 4 -

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan keterbukaan” yaitu

penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara penyuluh

dan pelaku utama serta pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan kerjasama” yaitu

penyelenggaraan penyuluhan harus diselenggarakan secara sinergis

dalam kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan

serta sektor lain yang merupakan tujuan bersama antara pemerintah

dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan partisipatif” yaitu

penyelenggaraan penyuluhan yang meliba tkan secara aktif pelaku utama

dan pelaku usaha dan penyuluh sejak perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan kemitraan” yaitu

penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip

saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan

saling membutuhkan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang

difasilitasi oleh penyuluh.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan keberlanjutan” yaitu

penyelenggaraan penyuluhan dengan upaya secara terus menerus dan

berkesinambungan agar pengetahuan, keterampilan, serta perilaku

pelaku utama dan pelaku usaha semakin baik dan sesuai dengan

perkembangan sehingga dapat terwujud kemandirian.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan berkeadilan” yaitu

penyelenggaraan penyuluhan yang memosisikan pelaku utama dan

pelaku usaha berhak mendapatkan pelayanan secara proporsional

sesuai dengan kemampuan, kondisi, serta kebutuhan pelaku utama

dan pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan pemerataan” yaitu

penyelenggaraan penyuluhan harus dapat dilaksanakan secara merata

bagi seluruh wilayah Republik Indonesia dan segenap lapisan pelaku

utama dan pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan bertanggung gugat”

yaitu bahwa evaluasi kinerja penyuluhan dikerjakan dengan

membandingkan pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan

yang telah dibuat dengan sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional,

dan kegiatannya dapat dijadualkan.

Pasal 3 ...

- 5 -

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “pengembangan sumber daya manusia” antara

lain peningkatan semangat, wawasan, kecerdasan, keterampilan, serta

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk kepribadian yang

mandiri.

Yang dimaksud dengan “peningkatan modal sosial” antara lain

pembentukan kelompok, gabungan kelompok/asosiasi, manajemen,

kepemimpinan, akses modal, dan akses informasi.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terdesentralisasi” yaitu bahwa

penyelenggaraan penyuluhan merupakan urusan rumah tangga desa

atau unit kerja lapangan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” yaitu bahwa penyelenggaraan

penyuluhan melibatkan pelaku utama mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” yaitu bahwa penyelenggaraan

penyuluhan dilakukan dengan prinsip transparansi sehingga dapat

diketahui oleh semua unsur yang terlibat.

Yang dimaksud dengan “keswadayaan” yaitu bahwa penyelenggaraan

penyuluhan dilakukan dengan mengutamakan kemampuan pelaku

penyuluhan sendiri.

Yang dimaksud dengan “kemitrasejajaran” yaitu bahwa

penyelenggaraan penyuluhan dilakukan berdasarkan atas kesetaraan

kedudukan antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “bertanggung gugat” yaitu bahwa evaluasi

kinerja penyuluhan dikerjakan dengan membandingkan pelaksanaan

yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat dengan

sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat

dijadwalkan .

Huruf d ...

- 6 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sasaran utama penyuluhan pertanian meliputi petani, pekebun,

peternak, baik individu maupun kelompok, dan pelaku usaha lainnya.

Sasaran utama penyuluhan perikanan meliputi nelayan, pembudi daya

ikan, pengolah ikan, baik individu maupun kelompok yang melakukan

kegiatan perikanan.

Sasaran utama penyuluhan kehutanan meliputi masyarakat di dalam

dan di sekitar kawasan hutan, kelompok, atau individu masyarakat

pengelola komoditas yang dihasilkan dari kawasan hutan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “generasi muda dan tokoh masyarakat”, yaitu

generasi muda dan tokoh masyarakat dengan memperhatikan keadilan

dan kesetaraan gender.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

- 7 -

Ayat (2)

Kelembagaan penyuluhan pada tingkat pusat adalah badan yang

menangani penyuluhan pada setiap Departemen/Kementerian yang

bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan yang

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan

yang bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan yang bertanggung jawab kepada badan

pelaksana penyuluhan kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pos penyuluhan di perdesaan merupakan wadah penyuluh pegawai

negeri sipil, penyuluh swasta dan swadaya serta pelaku utama dan

pelaku usaha di perdesaan sebagai tempat berdiskusi, merencanakan,

melaksanakan, dan memantau kegiatan penyuluhan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Komisi Penyuluhan Nasional” yaitu

kelembagaan independen sebagai mitra kerja menteri dalam memberikan

rekomendasi yang berkaitan dengan penyuluhan. Keanggotaan Komisi

Penyuluhan Nasional terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang

mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau

pembangunan perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

- 8 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pada tingkat provinsi dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan karena

sebagian besar kegiatan penyuluhan berada di kabupaten/kota,

sedangkan di provinsi badan itu lebih banyak bersifat koordinatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Komisi Penyuluhan Provinsi merupakan kelembagaan independen yang

dibentuk oleh gubernur yang terdiri atas para pakar dan at au praktisi yang

mempunyai keahlian dan kepedulian di bidang penyuluhan atau

pembangunan perdesaan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota merupakan kelembagaan independen

yang dibentuk oleh bupati/walikota yang terdiri atas para pakar dan/atau

praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian di bidang penyuluhan

atau pembangunan perdesaan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 ...

- 9 -

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Kelembagaan pelaku utama dibentuk secara partisipatif sesuai dengan

kesepakatan di antara petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya

ikan, pengolah ikan, serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan pengangkatan penyuluh pegawai negeri sipil harus mendapat

prioritas oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mencukupi

kebutuhan tenaga penyuluh pegawai negeri sipil.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersifat mandiri” yaitu tenaga penyuluh bekerja

atas kehendak diri sendiri atau atas biaya lembaga/pelaku usaha.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Penyuluh pegawai negeri sipil memperoleh kesetaraan persyaratan,

jenjang jabatan, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan profesi, dan

usia pensiun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

- 10 -

Ayat (2)

Programa penyuluhan desa atau unit kerja lapangan disusun oleh

pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” yaitu bahwa programa

penyuluhan disusun dengan memperhatikan programa penyuluhan

tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat

nasional, dengan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku

usaha.

Yang dimaksud dengan “kesinergian” yaitu bahwa hubungan antara

programa penyuluhan pada tiap tingkatan mempunyai hubungan yang

bersifat saling mendukung.

Ketentuan ayat ini dimaksudkan agar semua programa selaras dan tidak

bertentangan antara programa dalam berbagai tingkatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) ...

- 11 -

Ayat (4)

Yang dimaksud “metode penyuluhan” antara lain seminar, workshop,

lokakarya, magang, studi banding, temu lapang, temu teknologi,

sarasehan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “teknologi” dapat berupa produk atau proses.

Yang dimaksud dengan “produk” antara lain bibit, benih, alat dan mesin,

bahan, pestisida, dan obat hewan/ikan. Yang dimaksud dengan “proses”

yaitu paket teknologi, misalnya pengelolaan tanaman terpadu (PTT).

Yang dimaksud dengan “teknologi tertentu” yaitu teknologi yang

diperkirakan dapat merusak lingkungan hidup, mengganggu kesehatan

dan ketentraman batin masyarakat, dan menimbulkan kerugian

ekonomi bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan masyarakat. Misalnya:

teknologi rekayasa genetik, teknologi perbenihan dan teknologi

pengendalian hama penyakit.

Yang dimaksud dengan “teknologi yang bersumber dari pengetahuan

tradisional” yaitu produk atau proses yang ditemukan oleh masyarakat

dan/atau telah dimanfaatkan secara meluas sesuai dengan adat

kebiasaan secara turun-temurun.

Ayat (2)

Yang dimaksud “lembaga pemerintah pemberi rekomendasi” adalah

menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 ...

- 12 -

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bekerja sama” yaitu kerja sama yang dimulai

dari penyusunan rencana, pelaksanaan sampai dengan pemantauan

penyelenggaraan penyuluhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan agar para penyuluh baik pen yuluh

pegawai negeri sipil , penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya dapat

saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Pengaturan mengenai pembiayaan penyuluhan antara lain standar minimal

biaya operasional, sumber pembiayaan, serta alokasi dan distribusi biaya.

Standar minimal biaya operasional meliputi:

a. perjalanan tetap;

b. biaya perlengkapan (jas hujan, sepatu lapangan, dan pakaian kerja, soil

test kit);

c. biaya percontohan dan demonstrasiplot (demplot);

d. biaya penyusunan materi penyuluhan; dan

e. biaya penyusunan rencana kerja.

Pasal 34 ...

- 13 -

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4660